KONDISI-KONDISI YANG MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN KONSEPSI GEOPOLITIK

Sebagaimana disebutkan dalam tujuan geopolitik adalah bagaimana caranya menempatkan lokasi dan posisi geografis suatu negara atau bangsa di tempat yang sestrategis mungkin dengan suatu pengharapan bahwa dari lokasi dan posisi geografis tersebut dapat diperhitungkan kemanfaatan yang semaksimal mungkin untuk kepentingan bangsa dan negara yang bersangkutan, maka jelaslah bahwa bagi seorang ahli geopolitik sudah menjadi suatu kewajiban untuk selalu berusaha memperhitungkan dan menganalisa secara detail tentang kondisi-kondisi geografisnya baik yang berada di lingkungannya maupun diluar lingkungannya dalam rangka memperoleh penempatan lokasi dan posisi seperti  yang diharapkan.

Dalam kaitannya dengan hal inilah maka ada beberapa kondisi yang sering mempengaruhi pembentukan konsepsi geopolitik, antara lain :

1. Kondisi teknologi dan industri.
2. Posisi negara terhadap benua, samudera, selat, gurun, gunung,dll.
3. Kondisi hubungan internasional.
4. Kondisi kekuatan organisasi internasional.
5. Stabilisasi dan perimbangan kekuatan dalam negeri maupun luar negeri (perang, damai, ekspansi, intimidasi, subversi, dll)
6. Kondisi luas wilayah dengan kemerdekaan dan pemeliharaan keamanan.
7. Kondisi relief tanah atau relief lautan yang selalu berubah-ubah untuk mengetahui medan dari suatu daerah, khususnya yang berkaitan dengan potensi sumber kekayaan alam dan potensi demografi.
8. Perkembangan potensi nasional.

Adanya pengaruh timbal balik antara geografi dengan politik yang ada didalam negara dan masyarakat yang bersangkutan, maka dapatlah ditarik dua kesimpulan yaitu :

1. Adanya pandangan yang sempit yang mengatakan bahwa unsur-unsur yang mutlak yang menentukan kehidupan politik dan menentukan nasib suatu bangsa. Dari pandangan ini lahir suatu pendapat absolutisme yang melahirkan suatu doktrin bahwa kekuasaan, negara di atas bumi ini ditentukan secara mutlak oleh unsur-unsur geografi.
2. Adanya anggapan yang lebih luas yang menghasilkan suatu doktrin bahawa unsur-unsur geografi hanya berperan terhadap kehidupan politik suatu negara secara relatif saja, disamping unsur-unsur lain yang juga ikut menentukan kehidupan politik dari bangsa yang bersangkutan.

Aliran yang pertama menimbulkan absolutisme yang mengarah kepada ekspansionisme dan segala usahanya ditentukan untuk membentuk suatu kekuatan fisik (kekuatan militer).

Dan dengan adanya kekuatan milliter ini dipergunakan sebagai alat untuk menaklukkan daerah atau wilayah lain yang berdasarkan kepada suatu pendapat bahwa :

1. Negara berada di dalam suatu ruang yang berhubungan dengan ruag yang satu dengan ruang yang lain sehingga penggabungan ruang yang satu dengan ruang yang lain akan menambah dan meningkatkan hidup yang lebih baik.
2. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat hubungan antara ruang yang satu dengan ruang yang lain sehingga barang siapa memperoleh ruang yang lebih besar berarti memperoleh ruang gerak yang memberikan kemungkinan yang lebih banyak kepada bangsa yang bersangkutan.
3. Manusia itu adalah makhluk yang berpikir atau homo homini lupus, maka barang siapa yag tidak berani menyerang lawannya, berarti ia akan menjadi mangsa dari laawannya tersebut.

Aliran yang kedua menimbulkan suatu politik yang dinamakan "Politik Tetangga Baik" atau "Neighboburhood Policy" yang menimbulkan suatu anggapan bahwa :

1. Tidak ada negara satupun di dunia ini yang dapat hidup sendiri tanpa pertolongan negara lain.
2. Bahwa suatu negara tidak mungkin mencukupi kebutuhannya sendiri dengan dasar kemungkinan-kemungkinan yang diberikan oleh bumi kepadanya.
3. Oleh karena keadaan ini dimana negara yangg satu dengan negara-negara yang lain berbeda maka bumi ini dapat dimanfaatkan untuk menolong sesama manusia sehingga segala kekurangan yang ada dapat ditutup dan saling tukar menukar kebutuhannya.
4. Bahwa kekuatan bangsa tidak mutlak ditentukan oleh kekuatan fisik belaka karena kekuatan fisik belaka tidak menentukan kedudukan dari bangsa yang bersangkutan.
5. Dari aliran ini timbul suatu doktrin yang mengajarkan pelaksanaan politik tetangga baik, yang menghasilkan keinginan damai sesama bangsa sehingga timbul keakraban dan tali persahabatan antara bangsa-bangsa di dunia ini.

Dari kedua aliran inilah, maka sesunggguhnya konsepsi geopolitik mencoba berusaha meniadakan atau jika mungkin menghilangkan sama sekali kelemahan-kelemahan dari kekuatan nasional yang terjadi atau bakal terjadi. Oleh karena itu untuk mengarah pada tujuan ini, perumusan konsepsi geopolitik harus selalu dikaitkan dengan tujuan pembinaan potensi, tujuan untuk pengelolaan lebih lanjut dari ilmu bumi politik dan tujuan untuk pembuatan kebijaksanaan umum yang bersifat nasional.

Orientasi tujuan semacam ini akan dapat dicapai dengan melalui penentuan strategi nasional. Dan apabila tujuan yang dimaksud berhasil dicapai, maka kondisi yang diciptakan itu sebenarnya memberikan gambaran yang berisikan "kewajiban mewajarkan pendapat" dari masyarakat terhadap kebijaksanaan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah yang bersanngkutan.

Adanya kewajiban mewajakan pendapat ini membuktikan timbulnya dukungan dari warga masyarakatnya bahawa kebijaksanaan yang diambil dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk sementara waktu dianggap paling tepat, yang berarti pula untuk mengurangi adanya oposisi, subversi dan intimidasi dari golongan yang menjadi lawan dari kebijaksanaan nasional yang telah ditentukan oleh pemerintah yang bersangkutan.

MAKALAH PROBLEMA (PERMASALAHAN) DI PERKOTAAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkotaan di Indonesia, tak lagi terbatas sebagai pusat pemukiman masyarakat. Kini kota juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan,sentral hirarki, dan pusat pertumbuhan ekonomi.Sebagai konsekuensi logis dari peran kota sebagai pusat pertumbuhan dan ekonomi, sumbangan perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, semakin meningkat.

Data menunjukkan, terdapat peningkatan peranan perkotaan terhadap pertumbuhan nasional yang cukup signifikan. Pada awal Pelita I, peranan kota terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tercatat 50%, namun pada Pelita V, peranan kota terhadap pertumbuhan telah mencapai 70% (National Urban Development Strategy, 2001).

Pertumbuhan tersebut membawa dampak yang besar bagi kota itu sendiri. Dari sisi penduduk misalnya, terdapat pertumbuhan jumlah penduduk yang besar dari tahun ke tahun. Pada tahun 1990, jumlah penduduk perkotaan di Indonesia mencapai 31,1%, sementara pada 1995 mencapai 35,9% dari jumlah penduduk Indonesia. Berdasarkan proyeksi National Urban Development Strategy, jumlah penduduk perkotaan pada tahun 2003 mencapai 55,3% dari penduduk Indonesia.  Di lain pihak, penduduk pedesaan pada 1990,mencapai 68,9% pada 1995 mencapai 64,4% dan pada 2003 penduduk pedesaan mencapai kurang dari 45% dari jumlah penduduk Indonesia.

Penambahan komposisi kependudukan perkotaan memang tak terelakkan. Pada kenyataannya negara-negara dengan tingkat perekonomian yang tinggi, memiliki tingkat urbanisasi yang tinggi pula. Negara-negara industri pada umumnya memiliki tingkat urbanisasi di atas 75 persen. Bandingkan dengan negara berkembang yang sekarang ini. Tingkat urbanisasinya masih sekitar 35 persen sampai dengan 40 persen saja. (Prijono Tjiptoherijanto, Urbanisasi dan Perkotaan, Artikel kompas 2000).

Tentu juga pertumbuhan penduduk yang demikian pesat tersebut membawa konsekuensi yang besar bagi perkotaan. Penambahan jumlah penduduk di tengah semakin terbatasnya ruang publik, menjadikan kota semakin lama semakin kehilangan fungsi sebagai sarana pemukiman yang nyaman.

Krisis perekonomian yang melanda Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, menjadikan kota harus menanggung beban tambahan yang cukup serius. Arus urbanisasi yang semakin meningkat dari desa ke kota, ditambah dengan meningkatnya jumlah pengangguran dari 3 juta pada September 1998, menjadi 26 juta pada Januari 1999 (NUDS 2, 2000) menjadikan permasalahan kota menjadi semakin kompleks.

Sebagai dampak pertumbuhan penduduk perkotaan tersebut, beberapa prinsip perencanaan perkotaan seperti liveability, kenyamanan kota yang dinilai akan mendorong warganya berproduktivitas tinggi, competitiveness, kebersaingan untuk mengundang investor1, menjadi sulit untuk tercapai.

BAB II
PEMBAHASAN

Dengan berbagai persoalan ini, penataan kota menjadi semakin kompleks. Beberapa permasalahan kota tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1.      Arus Urbanisasi yang Cepat

Urbanisasi menurut Prijono Tjiptoherijanto berarti persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Sedangkan mereka yang awam dengan ilmu kependudukan seringkali mendefinisikan urbanisasi sebagai perpindahan penduduk dari desa ke kota (Prijono, Urbanisasi, Kompas, Senin 8 Mei 2000).

Berdasarkan survei penduduk antar sensus (Supas) 1995, tingkat urbanisasi di Indonesia pada tahun 1995 adalah 35,91 persen yang berarti bahwa 35,91 persen penduduk Indonesia tinggal di daerah perkotaan. Tingkat ini telah meningkat dari sekitar 22,4 persen pada tahun 1980 yang lalu. Sebaliknya proporsi penduduk yang tinggal di daerah pedesaan menurun dari 77,6 persen pada tahun 1980 menjadi 64,09 persen pada tahun 1995.
Meningkatnya kepadatan penduduk perkotaan membawa dampak yang sangat besar kepada tingkat kenyamanan yang tinggi. Kota seperti Jakarta misalnya tidak dirancang untuk melayani mobilitas penduduk lebih dari 10 juta orang. Dengan jumlah penduduk lebih dari 8 juta penduduk saat ini, ditambah dengan 4-6 juta penduduk yang melaju dari berbagai kota sekitar Jakarta, menjadikan Jakarta sangatlah sesak.

 Kedekatan jangkauan terhadap pusat-pusat perekonomian di perkotaan, menjadikan daya tarik lain sehingga sebagian penduduk lebih memilih tinggal di kota, meski mereka terpaksa tinggal di ruang yang sangat terbatas. Akibatnya, area-area kumuh, dengan fasilitas kehidupan dan kebutuhan umum yang terbatas, menjadi semakin meluas.

2. Hilangnya Ruang Publik

Dalam praktiknya berbagai kepentingan dan fungsi perkotaan kerap harus mengorbankan fungsi kota lainnya. Kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi tentu saja memerlukan lahan bagi pengembangan ekspansi kepentingan tersebut. Persoalannya, ruang dan wilayah perkotaan jumlahnya tetap, sehingga untuk kepentingan ekonomi tersebut harus menggunakan ruang wilayah fungsi kota lainnya. Yang kerap dikorbankan adalah ruang-ruang publik.

Sarana olahraga, pendidikan kerap harus tersingkir oleh kepentingan ekonomi.Kasus penggusuran sebuah sekolah di Kawasan Melawai Jakarta baru-baru ini, merupakan salah satu contoh betapa sebuah kepentingan ekonomi harus mengorbankan fungsi kota lainnya, meski itu juga penting, yakni pendidikan.

Pergeseran fungsi lahan atau penghilangan fungsi ruang publik, disadari atau tidak menimbulkan implikasi lain yang serius. Sejak puluhan tahun terakhir ini, ruang-ruang publik antara lain untuk keperluan olahraga harus dikorbankan. Akibantnya, anak-anak muda jakarta kehilangan tempat untuk mengekspresikan jiwa muda dan ”kelebihan energinya”.

Hidup di lingkungan dan ruang yang terbatas, tidak adanya sarana untuk mengekpresikan diri, menimbulkan dampak sosial yang serius. Perkelahian pelajar misalnya, salah satu penyebabnya adalah karena mereka kehilangan ruang publik tempat mengekspresikan jiwa mudanya.

Kondisi ini digambarkan secara cepat oleh Prijono Tjiptoherijanto:
Kebijaksanaan pembangunan perkotaan saat ini cenderung terpusat pada suatu arena yang memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi. Hubungan positif antara konsentrasi penduduk dengan aktivitas kegiatan ekonomi ini akan menyebabkan makin membesarnya area konsentrasi penduduk sehingga menimbulkan apa yang yang dikenal dengan nama daerah perkotaan. Sementara terdapat keterkaitan timbal balik antara aktivitas ekonomi dengan konsentrasi penduduk.

Para pelaku ekonomi cenderung melakukan investasi di daerah yang telah memiliki konsentrasi penduduk tinggi serta memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Karena dengan demikian mereka dapat menghemat berbagai biaya, antara lain biaya distribusi barang dan jasa. Sebaliknya, penduduk akan cenderung datang kepada pusat kegiatan ekonomi karena di tempat itulah mereka akan lebih muda memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan (Urbanisasi dan perkotaan di Indonesia, Artikel Harian Kompas, Senin, 8 Mei 2000).

3.      Meningkatnya Kemacetan

 Pertumbuhan jumlah kendaraan sebagai akibat pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pendapatan penduduk, membawa implikasi lain bagi perkotaan. Masalah kemacetan lalu lintas merupakan masalah yang tidak mudah dipecahkan oleh para pengambil kebijakan perkotaan.

 Terbatasnya wilayah untuk memperluas jaringan jalan, merupakan kendala terbesar sehingga penambahan ruas jalan yang dilakukan pemerintah tak dapat mengimbangi laju pertambahan penduduk. Akibatnya persoalan kemacetan lalu lintas ini semakin lama semakin menjadi.

Persoalannya semakin pelik, ketika pemerintah tidak mampu menyediakan sarana transportasi umum dan massal yang memadai, sehingga masyarakat lebih nyaman menggunakan kendaraan pribadi dan akhirnya menjadikan masalah kemacetan ini makin menjadi.
Di lain pihak pembangunan kota-kota satelit di sekitar Jakarta, tak mampu memecahkan masalah ini, karena para penduduk kota satelit ini justru masih mencari penghidupan di Jakarta. Akibatnya pembangunan kota-kota ini justru hanya memperluas sebaran daerah-daerah pusat kemacetan lalu lintas.

4.      Disparitas Pendapatan Antarpenduduk Perkotaan

Perbedaan tingkat kemampuan, pendidikan dan akses terhadap sumber-sumber ekonomi menjadikan persoalan perbedaan pendapatan antarpenduduk di perkotaan semakin besar.
Di satu pihak, sebagian kecil dari penduduk perkotaan menguasai sebagian besar sumber perekonomian. Sementara di sisi lain, sebagian besar penduduk justru hanya mendapatkan sebagian kecil sumber perekonomian. Akibatnya, terdapat kesenjangan pendapatan yang semakin lama semakin besar.

Sebagai bagian dari mekanisme pasar, kondisi ini sebenarnya sah-sah saja dan sangat wajar terjadi. Persoalannya, ternyata dan praktiknya disparitas pendapatan ini menimbulkan persoalan sosial yang tidak ringan. Terjadinya kecemburuan sosial yang bermuara pada kerusuhan massal, kerap terjadi karena persoalan ini. Dalam skala yang lebih kecil, meningkatnya kriminalitas di perkotaan, merupakan implikasi tidak meratanya kemampuan dan kesempatan untuk menikmati pertumbuhan perekonomian di perkotaan.

5.      Meningkatnya Sektor Informal

Kesenjangan antara kemampuan menyediakan sarana penghidupan dengan permintaan terhadap lapangan kerja, memacu tumbuhnya sektor informal perkotaan.

Pada saat krisis ekonomi terjadi jumlah penduduk perkotaan yang bekerja di sektor informal ini semakin besar. Di satu sisi tumbuhnya sektor informal ini merupakan katup pengaman bagi krisis ekonomi yang melanda sebagian besar Bangsa Indonesia. Namun, pada gilirannya peningkatan aktivitas sektor informal, terutama yang berada di perkotaan dan menyita sebagian ruang publik perkotaan, menimbulkan masalah baru terutama menyangkut aspek kenyamanan dan ketertiban yang juga menjadi hak publik bagi warga perkotaan yang lain.

6.      Polusi Udara

Menurut hasil studi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang bekerjasama dengan Forchungszentrum Julich Jerman, pada tahun 1991 luas kawasan kritis polusi udara di Pulau Jawa sudah mencapai 7.800 km2, meliputi seluruh kota besar, kota sedang dan sebagian kota kecil. Untuk tahun 2001, luas kawasan mencapai 17.300 km2, tahun 2011 diperkirakan mencapai 30.500 km2 dan tahun 2021 diperkirakan mencapai 50.600 km2 (lebih luas dari Propinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat).

 Pertumbuhan polusi kota dan tingkat industrialisasi yang tak terhindar, akan mengarah kepada kebutuhan enegi yang lebih besar, pada umumnya akan menghasilkan pembuangan limbah atau zat pencemar lebih banyak.pembakaran bahan bakar posil untuk pemanasan rumahtangga untuk pembangkit tenaga listrik, kendaraan bermotor, dalam proses-proses industri dan pembuangan limbah padat dengan pembakaran merupakan sumber utama dari pembuangan limbah zat-zat pencemar didaerah perkotaan.

BAB III

KESIMPULAN

Maraknya  pembangunan di kota-kota besar di Indonesia dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Sebagai dampaknya, kota-kota tersebut akan menjadi magnet bagi penduduk untuk berdatangan mencari pekerjaan dan bertempat tinggal.

Tuntutan hidup di perkotaan, bagi sebagian penduduk yang pindah merupakan kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup, apalagi bagi yang memiliki pendidikan dan keterampilan. Namun, bagi sebagian penduduk lagi yang pindah malah akan menjadi beban bagi kota yang dituju karena tidak memiliki pendidikan dan keterampilan.

Hal ini akan menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang selanjutnya malah akan menyebabkan timbulnya kerawanan dalam masyarakat seperti pengangguran, kemiskinan, serta kriminalitas.
Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah diharapkan melaksanakan langkah-langkah berikut:

A.      Mengurangi arus urbanisasi

Beberapa upaya beberapa upaya yang dapat dilakukan sebagai solusi masalah urbanisasi di antaranya melalui peningkatan aspek pendidikan, aspek aksesibilitas, serta pengembangan aspek potensi desa.

B.      Mengatasi kemacetan

Beberapa upaya untuk mengatasi kemacetan di perkotaan antara lain:

-          Menyiapkan angkot-copter untuk rakyat

-          Mengurangi pengendara motor

-          Pembangunan parkir gratis di lokasi-lokasi strategis

-          Menerapkan undang-undang lalulintas dengan baik

-          dll

C.      Mengatasi  sampah

Upaya penanganan sampah di perkotaan sebagai berikut:

-          Menyediakan tempat sampah

-          Mengembangkan system daur ulang

-          Teknik pengolahan sampah organik menjadi pangen ternak

-          Mengikutsertakan masyarakat dalam pengananan sampah

-          Sistem pengolahan sampah secara terpadu

-          Teknologi tempat pembuangan akhir (TPA) sampah

-          dll

D.     Mengatasi polusi

Beberapa upaya untuk mengatasi polusi antara lain:

-          Melakukan penghijauan di perkotaan

-          Mengurangi jumlah mobil lalu lalang

-          Meminimalkan penggunaan AC

-          Memilih produk ramah lingkungan

-          Melarang merokok di tempat-tempat umum

-          Menggunakan lampu dengan kapasitas yang tepat

-          dll

Dengan menerapkan beberapa upaya diatas akan dapat mengurangi masalah-masalah  di perkotaan, diharapkan pemerintah mengambil langkah serius untuk menangani masalah-masalah di perkotaan sehingga Indonesia memiliki kota-kota sehat dan nyaman.

MAKALAH DAMPAK KENAIKAN BBM

BAB I

 PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Sejarah ekonomi Indonesia adalah kisah pertarungan gagasan atas dua pokok soal penting: kepantasan subsidi dan nasib kemakmuran ekonomi. Kerap kali kedua ide tersebut bertemu dalan satu komoditas utama: minyak. Pada awal 1980-an Indonesia pernah mendapatkan rezeki minyak (oil boom) akibat harga minyak melesat menjadi US$ 30/barrel, dari harga sebelumnya dikisaran US$ 10/barrel. Bonanza minyak itu diperoleh karena Indonesia menjadi eksportir minyak, sehingga tiap kenaikan harga minyak internasional merupakan berita gembira karena penerimaan negara meningkat. Tapi, sejak 2003 Indonesia telah menjadi importir neto minyak sehingga kenaikan harga minyak internasional menimbulkan petaka yang panjang. Pengalaman 2005 dan 2008 lalu merupakan cerita pahit betapa menderitanya masyarakat akibat kenaikan harga BBM. Pemerintah tidak mampu melindungi rakyatnya dari situasi tersebut, meskipun dana kompensasi sudah diberikan (BLT)

Rencana pemerintah untuk membatasi subsidi BBM, walaupun terkesan terlambat, layak untuk diapresiasi. Pertanyaannya, apakah pemerintah benar-benar mempunyai keberanian untuk merealisasikannya.

Pandangan tersebut sangat beralasan, mengingat ketidaksolidan pendapat para menteri dalam berbagai kesempatan,serta pengalaman 2011 di mana pemerintah beberapa kali berencana mengurangi subsidi BBM tetapi rencana tersebut dibatalkan salah satunya akibat tidak tahan kritik pengamat.

Kenaikan BBM yang cukup drastis merupakan konsekuensi yang harus dihadapi akibat ruang fiskal yang semakin sempit serta ketidakberanian pemerintah menaikkan harga BBM dalam beberapa tahun terakhir.

Tantangan utama saat ini adalah bagaimana membangun komunikasi dengan rakyat terkait dengan rencana pembatasan subsidi serta bagaimana mengalokasikan dana hasil penghematan secara optimal.

Dengan bahasa yang mudah dimengerti, masyarakat perlu diedukasi melalui berbagai forum dan media. Rakyat perlu dipahamkan bahwa Indonesia bukanlah negara yang kaya akan minyak, gas alam dan batu bara seperti yang dipersepsikan selama ini. Fakta bahwa harga BBM di Indonesia jauh lebih murah dari pada harga di banyak negara berkembang perlu dipaparkan dengan jernih.

Pemerintah perlu membuat program yang menyentuh langsung kepentingan rakyat. Program seperti pengembangan infrastruktur dan transportasi publik, serta penyediaan tempat tinggal, sekolah dan rumah sakit murah bagi kalangan berpenghasilan rendah akan sangat mengena. Pemberian dana bantuan tunai perlu dilanjutkan dengan nilai yang disesuaikan untuk mengakomodasi kenaikan harga kebutuhan akibat inflasi. Semua rencana tersebut harus dikomunikasikan dengan baik, sekali lagi melalui bahasa yang mudah dimengerti rakyat.

Di negeri mana pun, menaikkan harga BBM bukanlah kebijakan populer, tetapi apabila pemerintah tidak menerapkan rencana tersebut, mereka tidak saja akan kehilangan kesempatan untuk memperbaiki profil dan efektivitas APBN, tetapi juga akan kehilangan kredibilitas. Impaknya, efektivitas pemerintah SBY pada masa mendatang akan semakin menurun dan berpotensi menjadi lame duck, jauh sebelum Pemilu 2014 dilaksanakan.

Para pemimpin tidak boleh takut kepada pengamat tetapi harus takut kepada sejarawan; karena sejarawan akan mencatat karya mereka sedangkan pengamat akan selalu mengkritik setiap kebijakan pemerintah. Bagi seorang pemimpin sejati, tidak ada yang lebih membanggakan daripada menghasilkan karya besar yang memakmurkan rakyat dan dicatat oleh sejarah dengan tinta emas.

1.2 Perumusan Masalah

Makalah ini dibuat untuk mengkritisi dampak dari kenaikan BBM terutama pada masyarakat     terhadap kredibilitas pemerintah

  1.Apa Dampak Kenaikan BBM ?

  2.Bagaimana Tindakan Pemerintah?

  3.Bagaimana Tindakan Masyrakat ?

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Aspek Aspek Kenaikan BBM

Kenaikan BBM akan meninggalkan luka mendalam dihati warga masyarakat, perhitungan ekonomis dengan menggunakan berbagai macam indikator menginsyaratkan bahwa kenaikan BBM dianggap harga mati, sedangkan aspek dampak bagi 40 juta masyarakat miskin tidak benar - benar diperhitungkan, semua dihitung dengan matematik, dengan statistik, dengan rasio dan persentase. Padahal aspek - aspek yang ditimbulkan dampaknya tidak selalu matematis, Jika BLT diluncurkan setiap 3 bulan dengan jumlah Rp. 150.000,00 /KK atau Rp. 150.000,00/Anggota Keluarga maka berapa pemasukan dari BLT, bandingkan dengan kenaikan transportasi, kesulitan pelaku transportasi karena penumpang akan lebih memilih kredit motor dibandingkan naik angkutan umum yang notabene memiliki dampak pengeluaran yang sama tetapi memiliki nilai investasi yang berbeda. Kenaikan harga kebutuhan pokok, kenaikan harga - harga lain yang secara tidak langsung berhubungan dengan kenaikan BBM.

Kenaikan BBM bisa menjadi alasan politis, bisa menjadi alasan ekonomis, bisa juga tanpa beralasan, penulis tidak melihat aspek kenaikan ini tetapi melihat dampak dari kenaikan ini, setelah BBM dinaikkan maka semua peneliti sosial wajib melakukan penyebaran kuesioner terkait dengan daya beli, apakah daya beli masyarakat cenderung turun atau cenderung tetap, jika daya beli menurun maka akankah mereka merasa sejahtera jika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, berapa bisnis yang akan gulung tikar, jika banyak perusahaan gulung tikar berapa banyak kejadian PHK, jika banyak kejadian PHK maka daya beli masyarakat akan semakin turun.

Jika memenuhi kebutuhan dasar saja gagal, kriminalitas akan naik atau turun, jika kemudian kriminalitas menjadi naik, akankah masyarakat merasa aman, masyarakat merasa nyaman, jika jalan - jalan saja harus menyimpan kekhawatiran pencurian, perampokan, penjambretan dll. apakah aspek ini sudah benar - benar dikaji oleh pemerintah, apakah aspek - aspek sosial, psikologis sudah diantisipasi? jika kenaikan BBM justru menjadi sebuah bahan bakar terjadinya ketidakpercayaan kepada pemerintah, jika kenaikan BBM menjadi sebuah pemicu munculnya kerusuhan secara massal, masihkah menaikkan BBM menjadi satu - satunya pilihan?

Salah satu bahaya yang paling ditakuti dari sebuah rasa ketidakamanan dan ketidaknyamanan adalah rasa frustasi, rasa kecewa, jika akumulasi kekecewaan ini mencapai puncak yang tidak dapat ditahan oleh koping manusia maka kerusuhan, penjarahan, kriminalitas, kejahatan akan menjadi sebuah berita rutin yang didengar paska kenaikan harga BBM, tidak semua bisa dimatematis, tetapi tidak ada sebuah kejadian pun yang tidak menimbulkan dampak maupun akibat.

2.2 Kredibilitas Pemerintahan

Tahun 1993, James Kouzes dan Barry Posner meluncurkan edisi pertama buku ini. Pada era tersebut, para pemimpin belum dibekali teknologi informasi yang canggih ataupun bantuan dari para konsultan yang marak ditemui saat ini. Saat itu, kedua pemikir kepemimpinan terkemuka ini menemukan bahwa inti kepemimpinan yang efektif terletak pada kredibilitas individu yang terdiri atas kejujuran, kompetensi dan kemampuan menginspirasi.

Setelah hampir dua dekade berlalu, dunia berubah total. Berbagai krisis  mulai dari krisis ekonomi, krisis politik, hingga krisis kepercayaan  melanda dunia. Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini, Kouzes dan Posner merasa perlu kembali mengingatkan pentingnya kredibilitas bagi para pemimpin. Karena alasan tersebut, mereka merevisi total edisi pertama buku ini dan menulis ulang peran kredibilitas berdasarkan riset global yang telah mereka lakukan sepanjang 30 tahun terakhir.

Dalam riset yang melibatkan lebih dari 100 ribu responden dari seluruh dunia itu, mereka juga mewawancarai ratusan pemimpin dunia dari berbagai latar belakang, mulai dari dunia bisnis, pemerintahan, pendidikan, agama hingga sektor nonprofit. Hasil riset tersebut ternyata konsisten dengan temuan mereka dua dasawarsa yang lampau. Fondasi utama kepemimpinan masa kini adalah kredibilitas, yang terdiri dari kejujuran, kompetensi, kemampuan menginspirasi, ditambah satu karakteristik baru: berpandangan ke depan.

Mengapa kredibilitas sangat penting? Seorang pemimpin yang kredibel akan membuat anggotanya merasa bangga menjadi bagian dari organisasi, menjadi bersemangat, memiliki komitmen serta loyalitas dan rasa saling memiliki terhadap organisasi. Sebaliknya, pemimpin yang memiliki kredibilitas rendah membuat anggotanya bekerja hanya pada saat diawasi, termotivasi hanya oleh uang dan materi semata, serta merasa tidak betah berlama-lama menjadi anggota organisasi tersebut (halaman 29).

Jenderal David Petraeus, komandan pasukan Amerika Serikat di Afghanistan yang kini Direktur CIA, mengamini vitalnya peran kredibilitas seorang pemimpin ini. Jenderal bintang empat yang juga doktor lulusan Princeton ini berkisah bahwa suatu saat, di tengah kekacauan dan situasi genting yang dihadapi pasukannya, seorang prajurit datang menghadap. Prajurit itu berkata bahwa satu-satunya yang dapat diandalkan oleh pasukannya saat itu hanyalah kredibilitas sang jenderal, and they took that pretty seriously!

Bagaimana cara seorang pemimpin membangun dan menjaga kredibilitasnya? Kouzes dan Posner merumuskannya dalam 6 poin disiplin. Disebut sebagai disiplin karena kredibilitas adalah sesuatu yang diraih dengan kerja keras dan komitmen tinggi.

Disiplin pertama adalah discover yourself. Seorang pemimpin harus mampu memahami dirinya lebih dulu sebelum memahami orang lain. Artinya, pemimpin harus memiliki sikap dan nilai-nilai yang selalu ia pegang teguh dalam mengambil keputusan. Di sini pemimpin juga dituntut memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.

Disiplin kedua, menghargai bawahan. Proses ini berupa menyelaraskan nilai yang dianut pemimpin dengan nilai yang dipegang teguh bawahannya. Dalam proses ini, pemimpin dituntut lebih banyak mendengarkan, membangun dialog dan menghargai perbedaan pendapat dalam organisasi (halaman 75). Di era media sosial saat ini, salah satu cara efektifnya adalah berpartisipasi aktif dalam blog korporasi.

Disiplin ketiga, menegaskan nilai-nilai bersama. Nilai-nilai bersama adalah dasar dalam membangun hubungan kerja yang produktif dan tulus. Ketika organisasi mulai menjadi besar, bahkan melintasi batas antarnegara, nilai-nilai bersama ini diperlukan untuk menegaskan identitas dan budaya organisasi. Salah satu caranya dengan selalu menanamkan nilai-nilai bersama ke dalam proses organisasi, mulai dari proses rekrutmen anggota baru, pelatihan hingga proses promosi.

Disiplin keempat, membangun kapasitas bawahan. Lima kapasitas yang harus dibangun adalah kompetensi, kebebasan memilih, rasa percaya diri, iklim organisasi, dan komunikasi. Yang menarik, dalam upaya membangun kompetensi, peran pemimpin hanyalah educate, educate, and educate (halaman 114). Survei yang dilakukan McKinsey pada 2010 mengungkap, 58% eksekutif berpendapat bahwa membangun kompetensi ada dalam tiga besar prioritas organisasi, sementara 90% eksekutif menganggap hal tersebut ada dalam 10 besar prioritas organisasi mereka. Dalam survei yang sama disebutkan bahwa fungsi utama kepemimpinan adalah membangun kompetensi bawahan.

Disiplin kelima, melayani. Kepemimpinan pada dasarnya memberikan pelayanan ke seluruh organisasi. Konsep ini telah banyak dibahas dalam topik-topik mengenai servant leadership. Salah satu cara termudah mengukur keseriusan seorang pemimpin adalah dengan mengamati berapa banyak waktu yang dicurahkan oleh pemimpin untuk bawahan dan organisasinya. Bagi seorang pemimpin, time is the only true resource. Selain itu, pemimpin yang kredibel termasuk yang pertama kali mengetahui adanya masalah dalam organisasi, dan yang pertama kali pula bertindak menyelesaikan masalah itu.

Disiplin yang terakhir adalah senantiasa menjaga harapan dan semangat bawahan. Pemimpin adalah orang yang senantiasa menyebarkan antusiasme dan rasa percaya yang tulus, mendorong kemauan bawahan, menyediakan sumber daya yang dibutuhkan, serta menyiratkan optimisme untuk masa depan yang lebih baik. Seburuk apa pun kondisi yang tengah dihadapi, pemimpin adalah figur yang selalu tampil penuh percaya diri, berpikir positif, dan memiliki can-do attitude.

Sebagai seorang manusia, pemimpin bisa jadi melakukan kesalahan yang mengakibatkan hilangnya kredibilitas. Untuk mendapatkan kembali kredibiltas, ada 6 langkah yang harus dilakukan. Kouzes dan Posner menyebutnya sebagai Six A’s of Leadership Accountability, yang terdiri dari Accept, Admit, Apologize, Act, Amend, and Attend. Langkah pertama untuk mendapatkan kembali kredibilitas adalah menerima (accept) konsekuensi yang diakibatkan kesalahan tersebut. Kemudian secara terbuka mengakui (admit) kesalahan, dan meminta maaf (apologize) kepada pihak yang dirugikan atas kesalahan yang telah dibuat. Tahap berikutnya, bertindak langsung (act) untuk memperbaiki (amend) kesalahan yang telah terjadi. Terakhir, hadir (attend) secara langsung dalam setiap langkah perbaikan, bersedia menerima kritik dan saran atas aksi perbaikan yang dilakuan (halaman 149).

Kesuksesan sebuah organisasi dalam menyikapi perubahan lingkungan sangat bergantung pada bagaimana kredibilitas sang pemimpin. Namun tentu saja pemimpin tidak dapat melakukannya sendirian. Setiap orang patut berbagi tanggung jawab dan membangun rasa saling percaya untuk sebuah kerja besar yang hendak dicapai. Dengan demikian, pada akhirnya kredibilitas adalah milik setiap individu.

2.3 Sudut Kenaikan BBM

Sikap Kami Terhadap Kenaikan BBM

Seperti yang kita ketahui, Indonesia lagi “panas” tentang isu kenaikan BBM. Bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kami? Supaya adil, kami akan mencoba objektif menjelaskan dari beberapa sudut pandang untuk dianalisis kemudian disimpulkan.

“Berpikir objektif sangat penting untuk pengambilan sikap yang tepat. Dinginkan kepala, lalu berpikir.”

1.      Sudut Pandang Pemerintah

Alasan pemerintah adalah untuk menyelamatkan negara dari anggaran yang membengkak. Hal ini disebabkan karena harga minyak dunia naik sehingga beban subsidi BBM akan bertambah besar. Mau tidak mau harga harus naik!

2.      Sudut Pandang Pengusaha

BBM naik menyebabkan biaya operasional naik. Hal ini bisa dicover dengan naikin harga barang yang diproduksi.

3.      Sudut Pandang Akademisi

BBM naik menyebabkan harga barang naik. Rakyat makin susah. Tolak!

4.      Sudut Pandang Masyarakat

Pasrah, cuma bisa terima.

5.      Sudut Pandang Parpol Oposisi

BBM naik, rakyat merasa susah! Ayo tolak ramai-ramai !

Analisis kami.

Benarkah sudut pandang pemerintah?

Adalah hal yang benar jika harga minyak dunia naik, maka subsidi BBM akan bertambah. Ada yang tidak setuju, katanya harga minyak jangan ngikutin harga minyak dunia. Penjelasannya simpel, Indonesia belum bisa memenuhi kebutuhan minyaknya sendiri. Masih harus impor makanya harga BBM kita masih bergantung sama harga minyak dunia.

Lalu muncul analisis ekonom Pak Kwik yang menjelaskan bahwa harga minyak naik, pemerintah masih untung, jadi tidak perlu naik. Hal ini memang benar jika dilihat dari satu sisi saja. Secara ekonomi memang dari hasil jual beli BBM meskipun pemerintah memberikan subsidi Pertamina tetap memberikan keuntungan! Lantas mengapa harus naik?

Disini kami menjelaskan alasan yang paling tepat mengapa BBM harus naik. “Meningkatkan Efisiensi Anggaran”. Seperti yang kita ketahui, subsidi BBM ini banyak yang salah sasaran. Contohnya, Entah sudah berapa banyak BBM subsidi yang habis kebakar karena macet. Habis kebakar buat lomba balapan liar. Habis kebakar cuma karena gengsi ingin ke kampus menggunakan mobil, dan banyak contoh lainnya. Apakah tepat sasaran?

Jadi subsidi BBM yang berhasil dihemat bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan buat masyarakat miskin yang jelas lebih tepat sasaran. Tapi apakah berarti pemerintah benar? Tidak seluruhnya! Ada celahnya. Benar bahwa peningkatan efisiensi anggaran bisa dilakukan dengan mengurangi subsidi BBM yang salah sasaran, tetapi peningkatan efisiensi juga harus dilakukan di bidang yang lain!

FYI salah satu penyebab APBN membengkak adalah reformasi birokrasi, dimana gaji PNS dinaikkan dengan tujuan mengurangi korupsi dan meningkatkan performa kinerja pemerintah. Hasilnya? Gaji naik tapi korupsi jalan terus! Pemerintah juga terlihat tidak ada upaya serius untuk memerangi korupsi bahkan KPK ingin dikebiri lagi oleh DPR tercinta. Belum lagi isu Banggar DPR yang boros! Renovasi ruang rapat dan toilet yang menghabiskan uang milyaran, dan banyak kasus lainnya.

Jadi sampai disini kesannya, peningkatan efisiensi anggaran dibebankan kepada masyarakat saja. Kita disuruh bayar BBM lebih mahal, tapi pemerintah masih korupsi. Tidak meningkatkan efisiensi birokrasi yang justru penghematannya bisa jadi lebih besar daripada menaikkan harga BBM.

Inilah yang menyebabkan penolakan dari orang-orang yang cerdas. Mereka tidak percaya bahwa pemerintah dapat menggunakan subsidi yang berhasil dihemat dengan bijak. “Paling dikorupsi lagi”, ujar masyarakat. Selain itu solusi yang ditawarkan adalah Bantuan Langsung Sementara Masyarakat. Selain rawan diselewengkan oleh oknum tidak bertanggung jawab, ini merupakan solusi sementara saja untuk memanjangkan umur masyarakat miskin.

2.4 Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)

Dalam situasi ekonomi masyarakat yang sulit, maka kenaikan BBM bisa kontraproduktif. Kenaikan harga BBM akan menimbulkan kemarahan massal, sehingga ketidakstabilan dimasyarakat akan meluas (Hamid, 2000:144). Sebagian masyarakat merasa tidak siap untuk menerima kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM ini merupakan tindakan pemerintah yang beresiko tinggi.

Meskipun demikian, kenaikan harga BBM juga dapat menimbulkan dampak yang positif.

A )       Dampak Positif

1)      Munculnya bahan bakar dan kendaraan alternative.

Seiring dengan melonjaknya harga minyak dunia, muncul berbagai bahan bakar alternatif baru. Yang sudah di kenal oleh masyarakat luas adalah BBG (Bahan Bakar Gas). Harganya juga lebih murah dibandingkan dengan harga BBM bersubsidi. Ada juga bahan bakar yang terbuat dari kelapa sawit. Tentunya bukan hal sulit untuk menciptakan bahan bakar alternatif mengingat Indonesia adalah Negara yang kaya akan Sumber Daya Alam. Selain itu, akan muncul juga berbagai kendaraan pengganti yang tidak menggunakan BBM, misalnya saja mobil listrik, mobil yang berbahan bakar gas, dan kendaraan lainnya.

2)      Pembangunan Nasional akan lebih pesat

Pembangunan nasional akan lebih pesat karena dana APBN  yang awalnya digunakan untuk memberikan subsidi BBM, jika harga BBM naik, maka subsidi dicabut dan dialihkan untuk digunakan dalam pembangunan di berbagai wilayah hingga ke seluruh daerah.

3)      Hematnya APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

Jika harga BBM mengalami kenaikan, maka jumlah subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah akan berkurang. Sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat diminimalisasi.

4)      Mengurangi Pencemaran Udara

Jika harga BBM mengalami kenaikan, masyarakat akan mengurangi pemakaian bahan bakar. Sehingga hasil pembuangan dari bahan bakar tersebut dapat berkurang, dan akan berpengaruh pada tingkat kebersihan udara.

B )      Dampak negatif

1)      Harga barang-barang dan jasa-jasa menjadi lebih mahal. Harga barang dan jasa akan mengalami kenaikan disebabkan oleh naiknya biaya produksi sebagai imbas dari naiknya harga bahan bakar.

2)      Apabila harga BBM memang dinaikkan, maka akan berdampak bagi perekonomian khususnya UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah).

3)      Meningkatnya biaya produksi yang diakibatkan oleh: misalnya harga bahan, beban transportasi dll.

4)      Kondisi keuangan UMKM menjadi rapuh, maka rantai perekonomian akan terputus.

5)       Terjadi Peningkatan jumlah pengangguran. Dengan meningkatnya biaya operasi perusahaan, maka kemungkinan akan terjadi PHK.

6)       Inflasi. Inflasi akan terjadi jika harga BBM mengalami kenaikan. Inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi suatu barang atau jasa.

2.4.1      Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Inflasi dan Perekonomian

Jika terjadi kenaikan harga BBM, maka akan terjadi inflasi. Terjadinya inflasi ini tidak dapat dihindari karena bahan bakar, dalam hal ini premium, merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat, dan merupakan jenis barang komplementer. Meskipun ada berbagai cara untuk mengganti penggunaan BBM, tapi BBM tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari.

Inflasi akan terjadi karena apabila subsidi BBM dicabut, harga BBM akan naik. Masyarakat mengurangi pembelian BBM. Uang tidak tersalurkan ke pemerintah tapi tetap banyak beredar di masyarakat. Jika harga BBM naik, harga barang dan jasa akan mengalami kenaikan pula. Terutama dalam biaya produksi. Inflasi yang terjadi dalam kasus ini adalah “Cost Push Inflation”. Karena inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan dalam biaya produksi. Ini jika inflasi dilihat berdasarkan penyebabnya. Sementara jika dilihat berdasarkan sumbernya, yang akan terjadi adalah “Domestic Inflation”, sehingga akan berpengaruh terhadap perekonomian dalam negeri.

Kenaikan harga BBM akan membawa pengaruh terhadap kehidupan iklim berinvestasi. Biasanya kenaikan BBM akan mengakibatkan naiknya biaya produksi, naiknya biaya distribusi dan menaikan juga inflasi. Harga barang-barang menjadi lebih mahal, daya beli merosot, karena penghasilan masyarakat yang tetap.  Ujungnya perekonomian akan stagnan dan tingkat kesejahteraan terganggu.

Di sisi lain, kredit macet semakin kembali meningkat, yang paling parah adalah semakin sempitnya lapangan kerja karena dunia usaha menyesuaikan produksinya sesuai dengan kenaikan harga serta penurunan permintaan barang.

Hal-hal di atas terjadi jika harga BBM dinaikkan, Bagaimana jika tidak? Subsidi pemerintah terhadap BBM akan semakin meningkat juga. Meskipun negara kita merupakan penghasil minyak, dalam kenyataannya untuk memproduksi BBM kita masih membutuhkan impor bahan baku minyak juga.

Dengan tidak adanya kenaikan BBM, subsidi yang harus disediakan pemerintah juga semakin besar. Untuk menutupi sumber subsidi, salah satunya adalah kenaikan pendapatan ekspor. Karena kenaikan harga minyak dunia juga mendorong naiknya harga ekspor komoditas tertentu. Seperti kelapa sawit, karena minyak sawit mentah (CPO) merupakan subsidi minyak bumi. Income dari naiknya harga CPO tidak akan sebanding dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk subsidi minyak.

2.4.2      Dampak Inflasi Terhadap Perekonomian Nasional

Kenaikan harga BBM berdampak pada meningkatnya inflasi. Dampak dari terjadinya inflasi terhadap perekonomian nasional adalah sebagai berikut:

1.      Inflasi akan mengakibatkan perubahan output dan kesempatan kerja di masyarakat,

2.      Inflasi dapat mengakibatkan ketidak merataan pendapatan dalam masyarakat,

3.      Inflasi dapat menyebabkan penurunan efisiensi ekonomi.

Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif, tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.

Sementara dampak inflasi bagi masyarakat, ada yang merasa dirugikan dan ada juga yang diuntungkan. Golongan masyarakat yang dirugikan adalah golongan masyarakat yang berpenghasilan tetap, masyarakat yang menyimpan hartanya dalam bentuk uang, dan para kreditur. Sementara golongan masyarakat yang diuntungkan adalah kaum spekulan, para pedagang dan industriawan, dan para debitur.

Inflasi dapat dikatakan sebagai salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu wilayah negara atau daerah. Yang mana tingkat inflasi menunjukkan perkembangan harga barang dan jasa secara umum yang dihitung dari indeks harga konsumen (IHK). Dengan demikian angka inflasi sangat mempengaruhi daya beli masyarakat yang berpenghasilan tetap, dan disisi lain juga mempengaruhi besarnya produksi dari suatu barang dan jasa.

2.4.3      Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Inflasi

Beberapa kebijakan yang dapat diambil pemerintah untuk mengatasi terjadinya inflasi adalah sebagai berikut:

a.      Kebijakan Moneter

1.      Politik Diskonto

Untuk mengatasi terjadinya inflasi, maka bank sentral harus mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara bank sentral akan menaikan tingkat suku bunga pinjaman kepada bank umum. Kebijakan ini juga disebut dengan Rediscount Policy atau kebijakan suku bunga.

2.      Politik Pasar Terbuka (Open Market Policy)

Dalam politik pasar terbuka, bank sentral akan menjual (jika terjadi inflasi) atau membeli (jika terjadi deflasi) surat-surat berharga kepada masyarakat, sehingga ada arus uang yang masuk dari masyarakat ke bank sentral.

3.      Menaikan Cash Ratio (Persediaan Kas)

Cash Ratio merupakan perbandingan antara kekayaan suatu bank dengan kewajiban yang harus dibayarkan. Untuk mengatasi inflasi, bank sentral akan menaikan cadangan kas bank-bank umum sehingga jumlah uang yang bisa diedarkan oleh bank umum kepada masyarakat akan berkurang.

4.      Kebijakan Kredit Selektif (Selective Credit Control)

Untuk mengatasi inflasi atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka diambil kebijakan memperketat kredit atau pinjaman bagi masyarakat.

5.      Margin Requirements

Kebijakan ini digunakan untuk membatasi penggunaan untuk tujuan-tujuan pembelian surat berharga.

b.      Kebijakan Fiskal

Dalam kebijakan fiskal, untuk mengatasi inflasi pemerintah harus mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan pemerintah. Dalam hal penerimaan, pemerintah bisa menaikan tarif pajak, sehingga jumlah penerimaan pemerintah meningkat.  Kebijakan yang kedua adalah Expenditure Reducing, yakni mengurangi pengeluaran yang konsumtif, sehingga akan mempengaruhi terhadap permintaan (Demand Full Inflation).

BAB III

KESIMPULAN

3.1 KESIMPULAN

Isu kenaikan harga BBM subsidi sudah muncul sejak setahun lalu. Isu ini terus berkembang hingga muncul rencana membatasi pemakaian BBM subsidi. Sejak itu banyak spekulan yang bermain di bisnis ini mencoba mengambil untung. Caranya BBM ditimbun, dan harga pun melambung tinggi.

Kenaikan harga BBM memang pada dasarnya tidak dapat dipungkiri sehubungan dengan berbagai faktor-faktor baik internal dan eksternal yang menekan perekonomian negara. Meroketnya hutang akibat peningkatan ABPN yang harus dialokasikan untuk subsidi BBM. Selain itu, demi mewujudkan peningkatan daya beli masyarakat dan kemandirian perlu adanya upaya untuk terus merangsang masyarakat demi tidak berpangkunya pada subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, menerima kebijakan pemerintah untuk melakukan pengurangan subsidi BBM diharapkan dapat menjadi jawaban atas berbagai persoalan ini. Pemerintah harus berani bersikap bahwa, beban anggaran akan semakin berat kalau tidak dinaikkan. Namun, ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan untuk diperhatikan pemerintah. Rencana kenaikan harga BBM subsidi telah disambut dengan berbagai aksi demonstrasi, mulai dari mahasiswa hingga buruh.

Pada akhirnya kebijakan pun di buat oleh pemerintah dengan dilaksanakannya Sidang Paripurna  melalui voting anggota DPR. Meski sidang paripurna pada hari Jum’at, 30 Maret 2012 malam kemarin sangat lama dan diwarnai dengan kealotan serta kericuhan, akhirnya dapat diambil kesimpulan yakni “opsi kenaikan BBM bersyarat di sepakati DPR. Kabar gembira, kenaikan BBM 1 April tidak mungkin di lakukan . Karena dengan alasan harga ICP sekarang tak memungkinkan dinaikannya BBM. Tapi, bila harga minyak mentah Indonesia mencapai US$ 120,75 per barel maka kemungkinan besar BBM akan tetap segera dinaikan. Jalan sidang cukup alot tapi telah disepakati bahwa BBM tidak jadi dinaikan hingga menunggu perkembangan sampai 6 bulan berjalan akan di naikan kembali atau tidak.

3.2 SARAN DAN SOLUSI

Terlambatnya respons pemerintah untuk mengelola ekspektasi inflasi akan membuat tingkat inflasi tahun ini bergerak liar dan memberikan dampak yang tidak terlalu menggembirakan bagi perekonomian Indonesia. Karena itu, beberapa langkah harus mendapat prioritas pemerintah dan BI untuk meredam ekspektasi inflasi.

Pertama, pemerintah harus lebih fokus dan inovatif untuk menjaga dan memperbaiki manajemen stok sebagai jaminan bahwa barang (juga jasa), khususnya barang kebutuhan pokok, tersedia di pasaran pada tingkat harga wajar. Selain memperbaiki jalur distribusi, pemerintah juga harus mempersiapkan diri secara matang untuk melakukan operasi pasar.

Kedua, penegakan hukum untuk meredam munculnya motif-motif spekulatif, seperti penimbunan BBM dan barang kebutuhan pokok lainnya, perlu lebih diintensifkan. Dalam kaitan ini, pemerintah perlu lebih serius melakukan penataan sistem monitoring dan evaluasi agar tindakan bisa segera dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan spekulatif. Aktivasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) perlu menjadi bagian dari penataan sistem monitoring dan evaluasi ini.

Ketiga, menekan biaya produksi yang selama ini membebani baik sektor pertanian atau industri. Dalam kaitan dengan sektor pertanian,ada baiknya pemerintah menjamin stabilitas harga dan ketersediaan beberapa saprodi (sarana produksi pertanian), seperti pupuk, pestisida, dan benih. Dalam kaitan dengan sektor industri, fokus perhatian harus lebih diarahkan untuk mengeliminasi faktor-faktor yang mendorong munculnya fenomena ekonomi biaya tinggi (seperti biaya birokrasi dan pungutan liar).

Keempat, untuk menjaga persepsi pasar bahwa inflasi terkendali, ada baiknya BI tidak terlalu sensitif untuk menaikkan BI Rate. Artinya, BI rate sebaiknya tetap dipatok pada level 5,75 persen dan BI bisa menggunakan instrumen moneter lainnya, seperti giro wajib minimum (GWM), untuk menstabilkan likuiditas.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan Nasional. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia.

   Jakarta: Balai Pustaka.

Hamid, Edi Suandi. (2000). Perekonomian Indonesia: Masalah dan Kebijakan

   Kontemporer. Jogjakarta: UII Press.

Jaka, Nur dkk. (2007). Intisari Ekonomi untuk SMA. Bandung: CV Pustaka

   Mandiri.

Mankiw, N. Gregory. (2006). Makroekonomi Edisi-6. Jakarta: Erlangga.

Rosyidi, Suherman. (2009). Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori

   Ekonomi Mikro dan Makro. Jakarta: Rajawali Pers.

Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus. (1986). Ekonomi Edisi Ke-12.

   Jakarta: Erlangga.

Wahyuningsih, Endang. (2012). Dampak Kenaikan Harga Minyak Terhadap

Kondisi Ekonomi Indonesia.